Jakarta- Sembilan bulan diceraikan Ustaz Abdul Somad alias UAS, Mellya Juniarti kini hidup bersama putra semata wayangnya Mizyan Hadziq Abdillah. Sejak cerai pada 3 Desember 2019, Mellya susah dan senang bersama bocah usia tujuh tahun itu. Ia bukan pribadi tertutup. Momen kesehariannya atau saat bersama Mizyan, kerap dibagikannya lewat Instagram.

KARIMUN, - Seorang pria di Karimun berurusan dengan polisi gegara menikam mantan istrinya. Peristiwa berdarah itu terjadi Sabtu 10/6/2023 lalu di kediaman korban, di kawasan Batu Lipai, Kelurahan Baran Barat, Karimun. Pelaku berinisial S 29, sedangkan korban berinisial P 29. Penikaman tersebut terjadi setelah keduanya cekcok masalah hak asuh anak. Keduanya diketahui sudah berpisah atau bercerai selama tiga tahun. Dari pernikahan sebelumnya, mereka dikarunia seorang anak perempuan yang kini berusia 10 tahun. Kasat Reskrim Polres Karimun Iptu Gideon Karo Sekali mengatakan, pelaku menikam mantan istrinya lantaran tidak diizinkan bertemu sang anak. Baca juga Mantan Suami Cemburu Buta, Tebas Tangan Suami Mantan Istri Dalam perdebatan tersebut, pelaku menikam korban tepat di bagian dada sebelah kiri. Tak cuma P, A yang merupakan calon suami P juga ditikam pelaku. Saat itu A berupaya melerai dengan memukul pelaku menggunakan kayu, namun tidak mengenainya. Justru A ikut terkena tusukan pelaku di bagian perut sebelah kanan. "Pelaku kesal tidak diizinkan mengasuh anaknya. Mereka sempat cekcok. Di lokasi ada calon suami korban juga yang mencoba melerai, tapi malah terkena tikaman," ujar Iptu Gideon, Minggu 11/6/2023. Ia menambahkan, pelaku melakukan aksi penikaman dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit yang telah disiapkan saat hendak mendatangi kediaman mantan istrinya tersebut. Kasus ini sebelumnya dilaporkan oleh calon suami korban ke SPKT Polres Karimun saat dalam kondisi mengalami luka tikaman tersebut. "Setelah kejadian, calon suaminya itu langsung berlalu dan melapor ke kami," ujarnya. Baca juga Mantan Istri Dibakar Hidup-hidup, Ridwan Menangis Beri Kesaksian di Depan Polisi Saat ini, kedua korban telah mendapatkan perawatan intensif di RSUD Muhammad Sani. Selain itu, kondisi keduanya mengalami luka berat bagian perut dan dada, serta masih dalam keadaan sadar. / Yeni Hartati Baca juga Berita Tribun Batam lainnya di Google

1PENULISAN HUKUM PEMENUHAN HAK-HAK ISTERI DALAM PERCERAIAN (Studi di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur) Oleh: GETAR DANURAMANDA JURUSAN ILMU Author: Hengki Sugiarto. 2 downloads 55 Views 287KB Size. Report. DOWNLOAD PDF. Recommend Documents.
19 September 202225 Oktober 2022 Hak-Hak Istri Setelah Perceraian Berdasarkan UU No. 30/2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Tentang Perkawinan No. 1/1974 Pasal 49 diatur bahwa perceraian bagi orang yang beragama islam diselesaikan di Pengadilan Agama, Kompilasi Hukum Islam KHI menurut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, yang dijadikan sebagai landasan hukum, pedoman, pembinaan dan penyuluhan maupun sebagai bahan referensi dan kajian mengenai sengketa bagi orang yang beragama islam yang salah satunya adalah perceraian sebagai sebab salah satu putusnya perkawinan. Berkaitan dengan hal tersebut hak-hak istri atau perempuan setelah terjadinya perceraian dapat dikategorikan sebagai berikut A. Cerai Talak Apabila suami sebagai pihak Pemohon/yang mengajukan cerai Perceraian yang terjadi karena adanya permohonan cerai dari suami kepada Istri. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam KHI Pasal 149 akibat talak/setelah terjadinya perceraian, mantan istri berhak mendapatkan Mut’ah bisa diartikan penggembira yang layak dari dari mantan suaminya, mut’ah tersebut dapat berupa uang atau benda. Dengan pengecualian apabila mantan istri qabla al dukhul atau belum digauli, mantan suami tidak berkewajiban memberikan mut’ah. Pasal 158 KHI Nafkah Iddah nafkah selama istri dalam masa iddah, maskan tempat tinggal dan kiswah pakaian yang layak selama masa iddah mantan istri. Dengan pengecualian apabila mantan istri tidak dijatuhi talak ba’in atau nusyuz. Nafkah lampau atau terhutang, apabila selama hubungan perkawinan mantan suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Mahar terhutang atau pelunasan mahar yang masih belum dibayar oleh mantan suami kepada mantan istri seluruhnya. Apabila istri qabla al dukhul, maka mahar dibayarkan setengah dari total nilai mahar. Harta bersama atau harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan separuhnya Pasal 97 KHI sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nafkah hadhanah atau nafkah untuk anak-anak yang umurnya dibawah 21 tahun yang lahir dari perkawinan tersebut. Hadhanah atau hak asuh atas anak yang belum mummayiz atau umurnya dibawah 12 tahun. Pasal 105 KHI B. Cerai Gugat Apabila suami sebagai pihak Pemohon/yang mengajukan cerai Perceraian yang terjadi karena adanya gugatan perceraian dari istri kepada suaminya biasa disebut gugat cerai. Sepanjang istri tidak dijatuhi talak ba’in dan istri tidak terbukti nusyuz secara istilah biasa diartikan saat istri durhaka kepada suami dalam perkara ketaatan pada suami, maka mantan istri berhak mendapatkan Mut’ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat yang tersebut dalam pasal 158 KHI. Pasal 159 KHI Nafkah Iddah nafkah selama istri dalam masa iddah, maskan tempat tinggal dan kiswah pakaian yang layak selama masa iddah mantan istri. Pasal 152 KHI Nafkah lampau atau terhutang, apabila selama hubungan perkawinan mantan suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Mahar terhutang atau pelunasan mahar yang masih belum dibayar oleh mantan suami kepada mantan istri seluruhnya. Apabila istri qabla al dukhul, maka mahar dibayarkan setengah dari total nilai mahar. Harta bersama atau harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan separuhnya Pasal 97 KHI sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Nafkah hadhanah atau nafkah untuk anak-anak yang umurnya dibawah 21 tahun yang lahir dari perkawinan tersebut. Pasal 156 huruf d Hadhanah atau hak asuh atas anak yang belum mummayiz atau umurnya dibawah 12 tahun. Pasal 105 KHI *Catatan dalam perkara cerai gugat para hakim masih berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada istri, namun Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama nomor 3 yang berbunyi “Mengakomodir PERMA 3/2017 maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut’ah, dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz”. Begitu juga telah terbut SE DirJenBadilAg Tentang Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
Mutah adalah salah satu bentuk hak nafkah bekas istri yang didapatkan dari bekas suaminya akibat adanya cerai talak. Secara normatif, pembayaran mut'ah dilakukan setelah terjadi cerai talak. Artikel ini membahas tentang pembayaran mut'ah dilakukan sebelum terjadi cerai talak di Pengadilan Agama (PA) Kota Yogyakarta. HAK-HAK ISTRI KETIKA CERAIHAK – Perceraian yang terjadi antara suami istri tidak secara otomatis menghilangkan hubungan dan kewajiban suami kepada si istri. Pasca perceraian, mantan istri masih memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh mantan suami, berupaNafkah AnakNafkah TerutangNafkah IddahHak-Hak Yang Didapatkan Mantan Istri Pasca Cerai NAFKAH ANAK. Apabila terdapat anak yang belum mencapai usia 21 tahun pasca cerai, sedangkan mantan istri menjadi pemegang hadhanah atau hak asuh anak berdasarkan putusan pengadilan, maka mantan suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah anak kepada mantan nafkah anak yang diberikan pada umumnya sebesar 1/3 dari penghasilan pihak suami saat proses perceraian di pengadilan. Atau bisa lebih daripada itu, tergantung dokumen- dokumen pembuktian yang menunjukkan penghasilan suami yang diajukan oleh istri Istri saat proses pengadilan TERUTANG. Nafkah terutang merupakan suatu nafkah selama perkawinan yang selama perkawinan tidak atau belum diberikan oleh suami kepada istrinya, baik karena kelalaian atauapun kesengajaan. Pengajuan pemenuhan nafkah terutang dapat diajukan oleh istri pada saat proses persidangan di IDDAH. Nafkah iddah adalah suatu nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri jika perceraian terjadi karena talak. Talak dalam artian bahwa pihak suamilah yang mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya di Pengadilan Agama. Pemberian nafkah iddah ini selama 3 bulan 10 hari dan dimulai setelah mantan suami mengikrarkan talaknya di hadapan majelis hakim. Besarnya nafkah iddah berdasarkan pertimbangan majelis hakim dan pada umumnya disesuaikan dengan kemampuan mantan jika perceraian diajukan oleh istri kepada usmia dalam bentuk gugatan cerai, maka mantan suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah kepada mantan mengkonsultasikan masalah rumah tangga Anda? Silahkan hubungi kami untuk jawaban Nurul Qisthy Chumairoh,

Setelahterjadinya perceraian, ikatan hukum antara istri dan suami tidak hanya berhenti sampai keluarnya akta cerai dari pengadilan, disana terdapat hak-hak yang harus didapatkan dan harus dipertahankan oleh masing-masing terutama bagi Istri, diantara hak-hak Istri setelah perceraian adalah Hak Asuh Anak atau Hak Pemeliharaan Anak.

- Inara Rusli dan Virgoun menghadiri sidang mediasi gugatan cerai di Pengadilan Agama PA Jakarta Selatan pada Rabu 7/6/2023. Dalam sidang tersebut, Virgoun dan Inara membahas soal hak asuh anak yang sama-sama diperjuangkan oleh mereka. Usai sidang, Inara tampak mencium tangan Virgoun yang hingga saat ini statusnya masih menjadi suaminya. Momen tersebut membuat sebagian wartawan yang menyaksikan bertanya apakah keduanya memutuskan untuk rujuk. Namun Inara mengatakan akan tetap melanjutkan proses perceraian. Sidang berikutnya akan digelar minggu depan. Baca JugaGempa Magnitudo 6,1 Guncang Pacitan, Terasa hingga Kota Solo dan Sekitarnya Sementara itu, Virgoun sendiri memilih enggan berkomentar banyak mengenai sidang perceraiannya dengan Inara. Ia beralasan tidak mau meninggalkan jejak digital jelek untuk kepentingan ketiga anaknya. "Saya nggak mau statement banyak-banyak karena kepentingannya untuk masa depan anak-anak saya," ujar Virgoun. Netizen kemudian dibuat salah fokus dengan pernyataan Virgoun yang menyebut Inara Rusli sebagai mantan istri. Hal itu tentu mengherankan karena proses persidangan Inara dan Virgoun masih berjalan dan hakim belum menetapkan perceraian mereka. "Saya nggak mau apa pun keluar dari mulut saya tentang hal yang negatif tentang mantan istri saya," katanya. Baca JugaBREAKING NEWS Gempa Magnitudo 6,1 Guncang Yogyakarta, Pusatnya di Wilayah Pacitan Netizen pun ramai memberikan komentar terkait pernyataan Virgoun tersebut. Seperti yang dilihat pada akun TikTok "Udah sebut Inara mantan istri saja," ujar salah satu netizen. "Kok aku fokus sama omongan mantan istri," timpal yang lain. "Virgoun kok mantan istri, kan belum ada putusan cerai. Masih istrimu loh," komentar netizen lainnya. "Mantan istri, kok aku sedih ya dengernya," tulis netizen yang lain. "Mantan istri, belum ketok palu, berarti benar-benar ingin cerai," cibir yang lain.*
Masingmasing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta benda bawaannya. harus mendapatkan persetujuan dari mantan suami/istri. Tentu hal ini sangat menyulitkan Anda yang sudah bercerai, sehingga pembagian harta gono-gini setelah perceraian sudah menjadi kewajiban bagi suami istri yang sudah/akan bercerai
BerandaKlinikKeluargaBolehkah Tidak Menaf...KeluargaBolehkah Tidak Menaf...KeluargaKamis, 14 Januari 2016Apakah suami berhak tidak menafkahi istri setelah perceraian, karena yang berkemauan perceraian dari pihak istri? Terima kasih Intisari Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Jadi, kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri itu ditentukan oleh pengadilan. Hal ini bergantung pada pertimbangan hakim. Jadi, jika perceraian merupakan kehendak istri, bisa saja hakim tidak mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya itu. Dapat pula hakim menghukum mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya meskipun perceraian itu merupakan kehendak mantan istrinya. Tapi jika hakim telah memutuskan mantan suami berkewajiban menafkahi mantan istrinya pasca bercerai namun ia menolaknya, maka ini termasuk pembangkangan atas putusan pengadilan dan ada langkah hukum yang dapat dilakukan oleh mantan istrinya. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Ulasan Terima kasih atas pertanyaan Anda. Kewajiban Mantan Suami Menafkahi Mantan Istrinya Pasca Perceraian Kewajiban mantan suami pasca memberi nafkah pasca perceraian merupakan salah satu akibat perceraian yang pengaturannya dapat kita lihat dalam Pasal 41 c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “UU Perkawinan” Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Dari bunyi pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa kewajiban mantan suami menafkahi mantan istri itu ditentukan oleh pengadilan. Hal ini bergantung pertimbangan hakim. Jadi, menjawab pertanyaan Anda, jika pengadilan tidak mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya, maka mantan suami itu tidak menafkahi mantan istrinya. Lebih khusus lagi, dalam Islam diatur bahwa bila perkawinan putus karena talak karena kehendak suami, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah pakaian kepada bekas istri selama dalam iddah. Kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in talak yang tidak bisa rujuk sebelum istri menikah dengan orang lain terlebih dulu atau nusyuz istri durhaka kepada suami dan dalam keadaan tidak hamil.[1] Ini artinya, secara a contrario, jika memang perceraian karena kehendak istri, hakim dapat saja memutus untuk tidak mewajibkan suami memberi nafkah kepada bekas istrinya. Sebagai contoh dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1110/ Penggugat istri menggugat cerai suaminya selaku Tergugat karena alasan kurangnya nafkah yang diberikan suami kepada istrinya. Tergugat kurang mampu memberi nafkah belanja Penggugat, Tergugat bekerja namun Penggugat tidak pernah merasakan hasil kerja Tergugat. Keadaan ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi antara keduanya. Hakim dalam putusannya tidak menghukum tergugat untuk menafkahi penggugat. Hakim akhirnya mengabulkan gugatan Pengugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat. Sementara, ada pula putusan pengadilan yang menghukum mantan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya pasca bercerai meskipun perceraian itu merupakan kehendak istrinya, seperti sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda12/ Smd. Penggugat istri menggugat cerai suaminya selaku Tergugat. Tergugat selama lebih 2 dua tahun ini tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering melontarkan kata-kata kotor kepada Penggugat padahal ia seorang guru, dan Tergugat apabila bertengkar dengan Penggugat sering mengancam Penggugat dengan senjata tajam. Hakim akhirnya menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada ketiga orang anaknya. Hakim juga menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 30 juta dan membayar mut’ah kepada Penggugat sebesar Rp. 50 juta rupiah. Putusan ini dikuatkan di tingkat banding. Jika Menolak Putusan Pengadilan untuk Menafkahi Mantan Istri Namun, apabila pengadilan telah mewajibkan mantan suami untuk menafkahi mantan istrinya namun ia menolaknya, maka hal itu merupakan bentuk pembangkangan atas putusan pengadilan. Terkait hal ini, Pasal 196 HIR menyebutkan bahwa “Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.” Jadi, apabila mantan suami tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Agama, maka langkah yang dapat dilakukan adalah mantan istri mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Agama tersebut agar Ketua Pengadilan memanggil dan memperingatkan mantan suami agar memenuhi isi putusan tersebut dan bukan dengan somasi. Karena berdasarkan Pasal 195 HIR, pelaksanaan putusan di pengadilan tingkat pertama adalah atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan yang dalam prakteknya dijalankan oleh panitera. Sebagai referensi, Anda dapat juga membaca artikel-artikel berikut ¾ Masalah Pemberian Nafkah Selama Proses Perceraian ¾ Langkah Hukum Jika Mantan Suami Menolak Menafkahi Mantan Istri ¾ Kejarlah Nafkah Sampai ke Pengadilan Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Putusan Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 1110/ Putusan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda 12/ [1] Pasal 149 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam “KHI” Tags
Harianjogjacom, JAKARTA — Regulasi Pegawai Negeri Sipil berupa PP Nomor 45 Tahun 1990 telah memperbarui menyempurnakan PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.Salah satu yang diatur adalah hak mantan istri PNS. Di dalam PP 10/1983 tertulis bahwa istri yang telah dicerai suami berstatus PNS masih memiliki hak atas gaji suami.
Sekiranya berlaku kes bercerai mati atau suami meninggal dunia, isteri boleh membuat beberapa tuntutan. Berikut adalah hak-hak isteri selepas bercerai mati TEMPAT TINGGALSepanjang tempoh eddahnya, tempat tinggal seorang isteri yang kematian suami adalah dirumah yang didiami bersama suaminya ketika suaminya masih hidup. Manakala tempoh eddah pula ialah selama 4 bulan 10 hari. Disini anda boleh faham bahawa isteri boleh tinggal di rumah tersebut sehingga tempoh eddah HARTA SEPENCARIANHarta sepencarian ialah harta yang diperolehi bersama oleh suami-isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak. Harta sepencarian ini boleh dituntut oleh isteri di Mahkamah yang sepencarian termasuklah wang ringgit, harta alih, harta tak alih atau apa-apa aset yang dihasilkan atas perkongsian bersama dalam tempoh perkahwinan. Tuntutan harta sepencarian ini hendaklah dikemukakann ke Mahkamah Tinggi harta sepencarian adalah lebih berdasarkan kepada undang-undang adat Melayu. Oleh kerana prinsip harta sepencarian tidak berlawanan dengan kehendak Syariah Islam maka peruntukan harta sepencarian diterima sebagai sebahagaian daripda Undang-Undang Islam di Al-Quran ada menyebut“Orang lelaki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan orang perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”.Surah An-Nisaa’ 32Dalam ayat ini dapat kita fahami bahawa hak wanita dalam harta benda itu bergantung dari apa yang Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984, harta sepencarian ditakrifkan sebagai“Harta yang diperolehi bersama oleh suami isteri semasa perkahwinan berkuatkuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syarak’.Menurut Kadi Besar Pulau Pinang Hj. Harussani bin Hj. Zakaria pada masa itu ketika memutuskan kes Piah bt. Said lwn Che Lah bin Awang 1983, Jld. 2 harta sepencarian ditakrifkan“Harta yang diperolehi bersama-sama suami isteri itu hidup bersama dan berusaha, sama ada keuda-dua pasanagan itu sama-sama bekerja dalam bidang yang sama atau dalam bidang yang berlainan dan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi sama ada dibahagikan tugas atau tidak”.Jika ada keterangan yang cukup siapa yang mengusahakan harta itu maka hasil itu terpulang kepadanya;Jika tidak ada keterangan yang cukup di atas usaha masing-masing, mereka dikehendaki bersumpah. Apabila bersumpah semuanya, maka harta itu dibahagikan sama banyak juga. Jika semuanya enggan bersumpah dibahagikan sama banyak juga. Jika salah seorang enggan bersumpah, maka harta itu terpulang semua kepada yang bersumpah. Jika salah seorang atau semuanya telah mati maka hukum bersumpah itu dipertanggungjawabkan ke atas waris si mati sekiranya waris itu berlaku adat kebiasaaan bahawa salah seorang daripada suami isteri itu berusaha lebih dari yang lain, maka persetujuan pembahagian hendaklah mengikut adat kebiasaan itu. Jika persetujuan tidak didapati maka pembahagiannya adalah seperti a dan b di Ahmad Ibrahim ketika memberi keputusan Lembaga Rayuan Wilayah Persekutuan bagi kes Mansjur lwn Kamariah 1988, Jld. VI, 2 tentang harta sepencarian menyatakan“Apabila timbul pertikaian mengenai kadar pembahagian harta seperncarian, jika tidak terdapat persetujuan, keputusan diserahkan kepada hakim yang menggunakan budibicaranya”. Ini bermakna hakim akan membuat keputusan sendiri berdasarkan budi bicaranya”.Persoalan yang timbul ialah bagaimana kedudukan seseorang isteri yang hanya bertugas sebagai suri rumahtangga sepenuh masa, adakah ia berpeluang menuntut harta sepencarian? Dalam kes Boto’ binti Taha lwn Jaafar bin Muhammad 1984, 1 telah diputuskan bahawa seorang isteri yang hanya bertugas menolong suami berhak mendapat harta sepencarian. Fakta kesnya adalah seperti berikutPihak menuntut isteri telah menuntut harta sepencarian dari bekas suaminya separuh dari harta yang diperolehi semasa dalam perkahwinan. Harta-harta itu termasuk tanah, rumah, perahu, jala ikan dan warung ikan gerai tempat menjual ikan. Apabila ia isteri berkahwin dengan pihak yang kena tuntut suami pihak yang menuntut telah meninggalkan kerjayanya sebagai pembantu kedai di sebuah restoren dan bertugas sebagai suri rumah di samping membantu tugas-tugas suami. Yang Arif Hakim Saleh Abas ketika itu ketika memutuskan kes itu menyatakan“Pihak menuntut isteri menemani pihak kena tuntut boleh dikira sebagai usahanya bersama atau sumbangannya memperolehi pendapatan yang mana telah menghasilkan harta itu. Memang betul bahawa pihak menuntut isteri tidak mengambil bahagian langsung dalam perniagaan ikan dengan pihak kena tuntut suami akan tetapi kesediaannya berdampingan dengan pihak kena tuntut adalah menghasilkan ketenangan fikiran yang membolehkannya berniaga dengan berkesan. Oleh tu adalah kenyataan perkahwinan mereka dan apa yang mereka berbuat semasa perkahwinan yang menjadikan harta itu sebagai harta sepencarian”.Menurut Kadi Besar Pulau Pinang, Yang Arif Hj. Harussani bin Hj. Zakaria pada masa itu ketika memutuskan kes Nor Bee lwn Ahmad Shanusi 1978, Jld. 1, 2 mengenai harta sepencarian“Harta sepencarian diluluskan oleh Syarak atas dasar khidmat dan perkongsian hidup. Isteri mengurus dan mengawal rumahtangga ketika suami keluar mencari nafkah. Isteri menurut Syarak berhak mendapat orang gaji dalam menguruskan rumahtangga. Jika tiada orang gaji maka kerja memasak, membasuh dan mengurus rumah hendaklah dianggap sebagai sebahagian dari kerja yang mengurangkan tanggungan suami”.Ini bermakna seseorang suri rumahtangga berhak menuntut harta sepencarian dari HUTANG DALAM PERKAHWINANSeseorang isteri boleh membuat tuntutan hutang ke atas bekas suaminya jika didapati bekas suaminya tidak membayar mas kahwin, tidak memberi saraan hidup ketika dalam tempoh perkahwinan, tunggakan nafkah anak dan PEMBAHAGIAN HARTA PUSAKA BERDASARKAN FARAIDBentuk harta yang boleh dibahagikan secara Faraid adalahTanah, bangunan rumah, kilang, gudang dll;Barang kemas emas, perak dll;Insurans, saham, bon, wang tunai, dll sama ada dilabur atau tidak;Tanah, kebun, ladang dll;Binatang ternakan seperti kambing, lembu, unta, kerbau kepada si mati berhak mendapat 1/4 jika Tiada anak ATAU Tiada cucu dari anak lelaki1/8 jika Mempunyai anak ATAU Mempunyai cucu dari anak lelaki5. TANGGUNGJAWAB TERHADAP ANAKWali sebelah keluarga lelaki yang bertanggungjawab terhadap anak peninggalan arwah. Wali yang mendapat bahagian dalam faraid perlu menanggung kebajikan dan pendidikan anak-anak si arwah. Sama ada ianya datuk kepada anak-anak tersebut ataupun pakcik-pakcik mereka jika datuknya telah tiada.
. 441 136 63 444 213 221 272 466

hak mantan istri setelah perceraian